Di ruang praktik dokter, kata-kata sering datang lebih dulu daripada rasa sakit. “Normal”, “abnormal”, “risiko”, “indikasi”. Bahasa mendahului tubuh, bahkan mengunggulinya. Di titik itulah kuasa bekerja, bukan dengan pentungan, melainkan dengan istilah.
Postmodernisme mengajari kita untuk tidak mudah percaya pada bahasa yang mengaku netral. Diskursus medis, betapapun ilmiahnya, adalah juga produk sejarah. Ia lahir dari institusi, kurikulum, jurnal, dan hierarki keahlian. Michel Foucault mengingatkan: di mana ada pengetahuan, di sana ada kuasa. Dan tubuh adalah sasaran yang paling setia.
Normalisasi tubuh bukanlah peristiwa tiba-tiba. Ia berlangsung perlahan, nyaris tanpa suara. Kita mulai percaya bahwa tubuh yang sehat adalah tubuh yang sesuai grafik, sesuai standar, sesuai protokol. Tinggi badan, tekanan darah, indeks massa tubuh, semua diringkus dalam angka. Angka memberi rasa aman. Angka tampak objektif. Namun justru di situlah bahaya bersembunyi: ketika yang hidup direduksi menjadi yang terukur.
Relasi kuasa dalam diskursus medis tidak selalu menindas secara kasar. Ia sering tampil sebagai kepedulian. Negara mengimbau, dokter menganjurkan, media mengedukasi. Kita diajak menjaga tubuh, demi umur panjang, demi produktivitas. Tetapi secara bersamaan, kita diajar untuk mencurigai tubuh sendiri. Sedikit berbeda, sedikit menyimpang, segera dicap bermasalah.
Dalam perspektif postmodern, tubuh bukan entitas alamiah yang polos. Ia dibentuk oleh wacana. Tubuh perempuan, tubuh difabel, tubuh lansia, tubuh dengan gangguan mental, semuanya diposisikan melalui bahasa medis yang hierarkis. Ada yang dianggap “normal”, ada yang “perlu intervensi”. Yang terakhir ini sering kehilangan hak bicara tentang dirinya sendiri.
Pasien menjadi objek, bukan subjek. Ia hadir sebagai kasus, bukan cerita. Pengalamannya disaring, disingkat, disesuaikan dengan formulir. Diskursus medis, dalam upaya menata kehidupan, kerap lupa bahwa kehidupan selalu lebih berantakan daripada teori.
Postmodernisme tidak menawarkan jalan keluar yang rapi. Ia hanya memberi keraguan yang perlu. Keraguan terhadap klaim kebenaran tunggal. Keraguan terhadap standar yang dianggap universal. Dengan keraguan itu, kita diajak melihat bahwa normalisasi tubuh adalah pilihan politik, bukan hukum alam.
Mungkin yang perlu kita rawat bukan hanya kesehatan tubuh, tetapi juga ruang bagi ketidakpatuhan. Ruang bagi tubuh yang tak sepenuhnya bisa dijelaskan. Sebab di sanalah, justru, kemanusiaan berdiam: pada yang retak, yang berbeda, yang menolak sepenuhnya dinormalkan.